Sidoarjo – Dinamika harga gabah dan beras yang fluktuatif kembali menjadi sorotan utama dalam diskusi kebijakan yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sidoarjo pada 27 Oktober 2025. Mewakili akademisi, Muchammad Tamyiz, PhD dari UPT Pusat Studi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) hadir sebagai narasumber, menyampaikan tinjauan kritis dan solusi strategis atas kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dari perspektif hulu (petani) dan hilir (penggilingan padi).

Diskusi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Fraksi Gerindra Bapak H. Kayan, S.H., Kepala Dinas Pertanian Sidoarjo Ibu Dr. Eni Rustianingsih, ST., MT., serta perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sidoarjo, menggarisbawahi perlunya sinergi konkret untuk menyejahterakan petani dan menjaga stabilitas harga konsumen.

Akademisi Unusida memaparkan bahwa masalah harga gabah kering petani (GKP) tidak hanya terletak pada penetapan HPP, tetapi juga pada inefisiensi sistem dari hulu dan hilir.

I. Sektor Hulu (Petani): Mengatasi Keterbatasan dan Jeratan Utang

Menurut Tamyiz, petani sering kali terpaksa menjual gabah dengan harga di bawah HPP saat panen raya akibat kualitas gabah yang rendah dan keterbatasan akses modal. Sehingga akselerasi alat pengering (Drying) menjadi solusi mendesak. Alat tersebut dapat diperoleh petani dari subsidi atau kredit lunak untuk pengadaan dryer skala menengah/besar bagi Gapoktan. Ini bertujuan memutus ketergantungan pada cuaca, menaikkan kualitas gabah, dan mencegah “rafaksi harga”. Yang ke dua, penguatan kelembagaan petani dengan mendorong petani menjual melalui Koperasi Tani yang terintegrasi langsung dengan BULOG sebagai aggregator. Koperasi akan menjamin volume dan kualitas sesuai standar HPP. Selanjutnya, Sistem Jemput Gabah (Mobile Serap): Mendukung BULOG mengoperasikan Unit Penyerapan Bergerak saat musim panen, bekerja sama dengan TNI dan Pemda, untuk membeli gabah langsung di tingkat desa/kecamatan, mengatasi keterbatasan akses ke gudang. Terakhir, skema Pembiayaan On-Farm dengan mendorong kredit murah tanpa agunan dari Bank Himbara, mensyaratkan petani menjual hasilnya ke skema pemerintah, sebagai solusi terhadap jeratan rentenir (ijon).

II. Sektor Hilir: Memperpendek Rantai dan Menjamin Kualitas

Di sektor hilir, masalah utama adalah tingginya margin spekulan dan praktik pengawasan kualitas yang lemah. Optimalisasi Rantai Pasok dan Digitalisasi dengan pemangkasan rantai distribusi dari 7-9 titik menjadi maksimal 3-4 titik melalui platform digital terpusat (integrasi BULOG, Distributor, Retail). Hal ini krusial untuk mengecilkan margin spekulan. Insentif untuk Penggilingan Kecil, pemerintah dapat memberikan subsidi bunga modal atau kuota khusus kepada penggilingan kecil/menengah, asalkan mereka menjual beras ke BULOG dengan harga HPP. Ini merupakan langkah nyata untuk memperpendek rantai pasok dan memitigasi protes penggilingan swasta terhadap HPP. Hal ini juga perlu mempertimbangkan biaya operasional penggilingan di masing-masing daerah. Selanjutnya, penegakan aturan kualitas dan HET dengan mendesak audit kualitas beras secara mendadak di pasar dan gudang. Sanksi tegas harus diterapkan bagi pedagang yang memanipulasi label kualitas beras (misalnya, menjual medium berlabel premium) atau tidak mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET). Terakhir, menerapkan manajemen cadangan beras yang adaptif dimana BULOG didorong menggunakan data real-time Ramalan BPS dan BIG DATA untuk memprediksi panen secara akurat, sehingga penyerapan dan operasi HET dapat dilakukan lebih tepat waktu dan efisien.

Diskusi ini menyimpulkan bahwa perbaikan HPP memerlukan kebijakan yang lebih holistik dan teknokratis. Perwakilan Unusida menegaskan, “Kebijakan harga tidak akan efektif jika tidak didukung oleh infrastruktur hulu yang kuat (dryer, modal murah) dan tata niaga hilir yang efisien dan transparan (rantai pasok pendek, digitalisasi, dan pengawasan ketat). Ini adalah prasyarat untuk menciptakan keseimbangan harga yang adil bagi petani dan konsumen.”